Indonesia Masih Krisis Distribusi Dokter Gigi
Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Namun, di Indonesia, masih terjadi ketimpangan besar dalam distribusi tenaga kesehatan gigi, khususnya dokter gigi. Meskipun jumlah lulusan dokter gigi dari berbagai perguruan tinggi terus meningkat, kenyataannya banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T), yang masih kekurangan tenaga medis di bidang ini.
Menurut data dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), mayoritas dokter gigi masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan gigi di daerah lain, khususnya di luar Pulau Jawa. Beberapa kabupaten bahkan dilaporkan hanya memiliki satu atau dua dokter gigi untuk melayani puluhan ribu penduduk, atau bahkan tidak memiliki dokter gigi sama sekali.
Salah satu penyebab utama dari krisis distribusi ini adalah kurangnya insentif dan fasilitas yang memadai bagi dokter gigi untuk bekerja di daerah terpencil. Infrastruktur yang terbatas, akses transportasi yang sulit, serta minimnya peluang pengembangan karier menjadi faktor yang membuat banyak dokter gigi enggan ditempatkan di daerah tersebut. Selain itu, program pemerintah seperti Nusantara Sehat yang bertujuan untuk menempatkan tenaga kesehatan ke wilayah 3T, belum secara optimal menjangkau semua kebutuhan di bidang kedokteran gigi.
Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Banyak anak-anak di daerah pedesaan mengalami karies gigi yang parah karena tidak mendapatkan edukasi dan perawatan yang memadai. Pemeriksaan gigi secara rutin masih menjadi barang langka bagi sebagian besar masyarakat di pelosok negeri. Padahal, penyakit gigi dan mulut bisa berdampak pada gizi, kemampuan belajar, bahkan produktivitas kerja seseorang.
Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer, termasuk dalam bidang kedokteran gigi, melalui puskesmas dan klinik daerah. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan besar. Selain itu, kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi juga belum berjalan maksimal dalam mendistribusikan dokter gigi secara lebih merata.
Solusi jangka panjang yang perlu dipikirkan adalah mereformasi sistem pendidikan kedokteran gigi dengan menyesuaikan kurikulum agar lulusan lebih siap dan bersedia bekerja di daerah. Pemberian beasiswa berbasis ikatan dinas untuk calon dokter gigi dari daerah 3T juga dapat menjadi cara untuk menciptakan tenaga kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan. Tidak kalah penting, peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan bagi tenaga medis di daerah harus menjadi perhatian utama.
Indonesia tidak hanya butuh lebih banyak dokter gigi, tetapi juga distribusi yang adil dan merata. Tanpa itu, kesenjangan pelayanan kesehatan gigi akan terus melebar, dan masyarakat yang paling membutuhkan akan terus menjadi korban. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bekerja sama lebih erat untuk mengatasi krisis distribusi ini demi mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.